admin | KN PULANG PISAU

admin Articles 185

Kejaksaan Negeri Pulang Pisau Launching Kampung Keadilan Restoratif di Desa Bahaur Hulu Permai

Posted By: adminon: February 10, 2022In: BeritaNo Comments

Dalam rangka memberikan pemahaman tentang keadilan restoratif di tengah masyarakat, Kejaksaan Negeri Pulang Pisau membentuk dan menetapkan Desa Bahaur Hulu Permai sebagai Kampung Keadilan Restoratif. Acara pencanangan Kampung Keadilan Restoratif ini diresmikan secara langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau Dr. Priyambudi, S.H., M.H. didampingi oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Prathomo Suryo Sumaryono, S.H., M.H. dan jajarannya. Turut hadir juga Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, M. Syariful Pasaribu, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pulang Pisau, Uhing, SE, Kapolsek Kahayan Kuala, Ipda Ibnu Khaldun, Camat Kahayan Kuala, H. Daulay, S.Pd.I, Danramil 1011-12 Bahaur, BPD Desa Bahaur Hulu Permai, Damang Kecamatan Kahayan Kuala, Mantir Desa Bahaur Hulu Permai serta para ketua RT/RW se-Desa Bahaur Hulu Permai dan para ibu-ibu TP PKK. Acara peresmian tersebut diselenggarakan di Gedung Serbaguna Desa Bahaur Hulu Permai, Kamis (10/02/2022).

Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau dalam sambutannya menyampaikan bahwa ditetapkannya Desa Bahaur Hulu Permai sebagai Kampung Keadilan Restoratif (Restorative Justice) agar dapat menjadi pelopor untuk menanamkan nilai-nilai keadilan restoratif di tengah masyarakat, apalagi sudah ada warga Kabupaten Pulang Pisau yang menerapkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Pulang Pisau yang berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (restorative justice) beberapa waktu lalu di Desa Bahaur Hulu Permai dan Desa Dandang.

“Kampung Keadilan Restoratif dapat menjadi sarana untuk sosialisasi tentang keadilan restoratif agar penyelesaian permasalahan pidana tidak selalu berakhir di pengadilan tetapi dengan memperhatikan kearifan lokal, sehingga penegakan hukum selain memberikan kepastian hukum juga akan lebih mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi korban, masyarakat maupun pelaku. ” ucapnya. Dijelaskan Kajari bahwa kampung keadilan restoratif yang digelar tersebut merupakan yang pertama diluncurkan di wilayah Kalimantan Tengah bahkan di Kalimantan.

Jaksa Agung melalui Jampidum menyampaikan bahwa Jaksa Agung memberikan perintah untuk mengedepankan keadilan restoratif (restorative justice) dan menetapkan kebijakan untuk melakukan pembentukan Kampung Keadilan Restoratif diseluruh Indonesia. Jaksa Agung menuntut jaksa dituntut untuk mengasah kemampuan keadilan restoratif berdasarkan kearifan lokal di masing-masing daerah mereka bertugas untuk menyerap dan mewujudkan keadilan di tengah masyarakat.

Adapun maksud pembentukan Kampung Keadilan Restoratif agar dapat dijadikan sebagai tempat pelaksanaan musyawarah, mufakat dan perdamaian untuk menyelesaikan masalah/perkara pidana yang terjadi dalam masyarakat, yang dimediasikan oleh jaksa dengan disaksikan para tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat setempat. Sementara tujuannya adalah terselesaikannya penanganan perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan, serta terwujudnya kepastian hukum yang lebih mengedepankan keadilan yang tidak hanya bagi tersangka, korban dan keluarganya, tetapi juga keadilan yang menyentuh masyarakat, dengan menghindarkan adanya stigma negatif.

“Perlu dijelaskan bahwa pembentukan Kampung Keadilan Restoratif bukan dimasudkan untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi di masyarakat, tetapi terbatas pada permasalahan hukum pidana yang terjadi pada masyarakat dalam rangka mengeliminir perkara ringan untuk diselesaikan melalui perdamaian yang dimediasikan oleh Jaksa,” tegasnya.

Setelah menyampaikan sambutan, dilakukan pencanganan Desa Bahaur sebagai Kampung Keadilan Restoratif ditandai dengan pemukulan gong lalu dilanjutkan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Negeri Pulang Pisau dengan Pemerintah Desa Bahaur Hulu Permai. Adapun tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan tentang hukum, membangun kesadaran hukum masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya penyelesaian permasalahan hukum melalui keadilan restoratif dan mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kemanfaatan dengan mengedepankan keadilan restoratif di dalam masyarakat.

Acara dilanjut dengan penyampaian materi penyuluhan hukum yang menjelaskan terkait pencanangan kampung keadilan oleh Kasubsi Penuntutan dan Eksekusi Chabib Sholeh, SH. Keadilan restoratif mengedepankan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan atau keadilan retributif.

“Kejaksaan RI sebagai dominus litis atau pengendali perkara sudah menerapkan keadilan restoratif dalam penanganan perkara melalui Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Asas Dominus Litis,” ungkapnya.

“Ada beberapa manfaat penerarapan keadilan restoratif diantaranya membuka ruang partisipasi masyarakat tentang keadilan yang diinginkan, mengefektifkan proses penegakan hukum yang cepat, sederhana dan biaya ringan, serta mengurangi over crowded di rutan atau lembaga permasyarakatan” katanya.

Manfaat dibentuknya Kampung Keadilan Restoratif adalah untuk mengedepankan kearifan lokal dalam mewujudkan keadilan di tengah masyarakat, mengedukasi masyarakat agar dapat mengetahui perkara apa dan bagaimana mekanisme penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif dan melibatkan partisipasi korban, pelaku dan masyarakat untuk penyelesaian perkara.

Pada akhir pemaparannya Chabib Sholeh menjelaskan proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Dalam proses perdamaian Penuntut Umum hanya berperan sebagai fasilitator/mediator. Penuntut Umum juga tidak mempunyai kepentingan atau keterkaitan dengan perkara, korban, maupun tersangka, baik secara pribadi maupun profesi, langsung maupun tidak langsung. Kemudian proses perdamaian dilaksanakan di kantor Kejaksaan kecuali terdapat kondisi atau keadaan yang tidak memungkinkan. Kemudian proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti. Setelah perdamaian berhasil, Penuntut Umum segera melakukan ekpose kepada Jampidum untuk mendapat Persetujuan Penghentian Penuntutan. Terakhir apabila disetujui oleh Jampidum dan diteruskan Kejati maka Kepala Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam waktu paling lama 2 hari sejak persetujuan diterima. Acara ditutup dengan tanya jawab yang disambut dengan antusias oleh para peserta

#kejaksaannegeripulangpisau

Kajari Pulang Pisau Sosialisasi dan Penerangan Hukum tentang Pengelolaan Alsintan di Kawasan Food Estate Bekerja sama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau

Posted By: adminon: February 09, 2022In: BeritaNo Comments

Kejaksaan Negeri Pulang Pisau mengadakan sosialisasi dan penerangan hukum tentang pengelolaan alsintan yang tertib, transparan, profesional dan akuntabel untuk mendukung suksesnya proyek strategis nasional food estate. Pada kegiatan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, Dr. Priyambudi, S.H., M.H. bersama Kepala Dinas Pertanian Kab. Pulang Pisau, Ir. Slamet Untung Riyanto dan Kepala Seksi Intelijen Hisria Dinata, SH, MH menjadi narasumber dan dihadiri oleh para Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Manajer dan Pengurus UPJA serta Kelompok Tani yang berada di kawasan food estate. Kegiatan sosialisasi dan penerangan hukum tersebut diadakan di Posko Desa dan Mitra Binaan Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, Tahai Baru, Rabu (09/02/2022).

Diawal pemaparannya, Priyambudi mengungkapkan bahwa dasar keterlibatan Kejaksaaan Negeri Pulang Pisau dalam penertiban pengelolaan alsinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan 7 arahan Jaksa Agung RI yang menjadi pedoman seluruh aparatur Kejaksaan RI dalam melaksanakan tusi, yaitu melakukan pendataan fasilitas umum, fasilitas sosial, maupun aset-aset lainnya milik negara yang terbengkalai, tidak terurus, atau dikuasai oleh pihak lain. Selain itu juga bagian dari pelaksanaan salah satu dari 7 perintah Harian JA RI untuk mendukung penuh program pemulihan ekonomi nasional, yang mana food estate merupakan salah satu proyek strategis nasional untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Baru-baru ini Jaksa Agung juga mengeluarkan instruksi pada tanggal 31 Januari 2022 yang berisi perintah diantaranya untuk melakukan pengamanan percepatan pembangunan nasional, penegakan hukum baik preventif maupun represif tidak boleh menghambat proses pembangunan nasional, melakukan pengamanan dan penyelamatan atas seluruh aset negara apabila ada kebocoran yang disebabkan perilaku koruptif dan tindakan represif dilakukan secara profesional, proporsional dan berhati nurani dan pelaksanaan pembangunan nasional konsentrasi pada pola pengamanan dan penindakan yang berkualitas, yaitu pola yang dapat memastikan bahwa ada keterlanjutan pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Selanjutnya Priyambudi menyampaikan maksud serta tujuan diadakannya sosialisasi dan penerangan hukum tentang pengelolaan hibah alsintan alsintan agar agar hibah yang diberikan menjadi tepat sasaran, bermanfaat dan menghindari terjadinya penyimpangan, agar penerima hibah bertanggungjawab secara formil dan materiil atas penggunaan hibah yang diterimanya, dan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan hukum supaya penerima dan pengelola hibah terhindar dari perbuatan menyimpang yang beresiko hukum.

“Perlu dicatat bahwa alsintan yang didistribusikan kepada penerima bantuan tidak dipungut biaya apapun dan oleh pihak manapun dan kepada penerima bantuan tidak diperbolehkan melakukan jual beli/memindahtangankan/menyewakan secara sepihak untuk kepentingan pribadi hibah alsintan yang sudah diterimanya,” ungkap Priyambudi.

Apabila pengurus UPJA tidak melakukan fungsi, tugas dan tanggung jawab sebagaimana mestinya dan melakukan penyimpangan yang melanggar peraturan perundang-undangan, maka menurut Priyambudi pengurus tersebut dapat terancam dengan sanksi, baik itu administrasi, pidana atau juga perdata. Hal itu jika terdapat perbuatan melanggar hukum (PMH) apabila oknum UPJA sengaja/lalai dalam menggunakan alsintan yang merupakan Barang Milik Negara (BMN). Kesengajaan/kelalaian itu tentunya bertentangan dengan kewajibannya selaku pengurus UPJA, diantaranya bertanggungjawab mengelola alsintan untuk keperluan para petani di kawasan food estate dan melakukan pemeliharaan/perawatan terhadap alsintan yang biayanya diperoleh dari hasil penyewaan (tarif tidak melebihi harga sewa pasaran umumnya) tetapi hasilnya tidak digunakan pemeliharaan/perawata, namun untuk kepentingan pribadi,sehingga merugikan para petani di kawasan food estate, pemerintah dan kepentingan umum.

Priyambudi juga menyampaikan perlunya diterbitkan regulasi oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau berupa Peraturan Bupati untuk mengatur pengelolaan alsintan oleh UPJA yang mengatur tugas dan tanggungjawab pengurus UPJA, pengelolaan alsintan, pembiayaan UPJA (penentuan tarif wajar), pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi, dan sanksi (administrasi) berupa peringatan/teguran tertulis, penarikan alsintan dan pembekuan UPJA (sementara dan permanen).

Pada bulan Maret rencananya Kejari Pulpis bersama Dinas Pertanian dengan menggandeng Peat Techno Park Universitas Negeri Palangkaraya akan menyelenggarakan BIMTEK mekanik alsintan supaya UPJA memiliki mekanik untuk keperluan pemeliharaan alsintan dan mengoperasikan bengkel alsintan yang selama ini mangkrak, serta pelatihan pembuatan pembukuan/pencatatan kegiatan UPJA dan pelaporannya.

Pada akhir pemaparannya, Priyambudi mengatakan ada 3 hal yang dapat disimpulkan. Pertama, apabila terdapat oknum yang menyalahgunakan hibah barang BMN untuk kepentingan pribadi, apalagi jika sampai barang menjadi rusak/tidak dapat digunakan untuk keperluan sebagaimana tujuan awal pemberian hibah, maka mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, baik administrasi, pidana, atau gugatan ganti kerugian perdata atas dasar PMH.

Kedua, diperlukan regulasi, misalnya berupa Peraturan Bupati Kabupaten Pulang Pisau untuk mengatur secara komprehensif pengelolaan UPJA sebagai peraturan turunan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/PL.130/5/2008 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian agar tidak terjadi penyimpangan pengelolaan alsintan.

Ketiga, perlu dibentuk Tim Pembinaan, Monitoring, Supervisi dan Evaluasi Pendayagunaan Bantuan Alsintan Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan SK Bupati yang melibatkan stakeholders terkait (sebagai pelaksanaan dari Permentan No. 25/2008). Kejari Pulpis mendorong Dinas Pertanian dan Sekretariat Daerah agar segera melakukan pencatatan alsintan sebagai BMN yang merupakan aset Pemkab Pulang Pisau. Selanjutnya pihak Kejari Pulpis bersama Dinas Pertanian akan melakukan pendataan dan inventarisasi alsintan yang dikelola oleh para UPJA, dan pemetaan kebutuhan masyarakat petani, yang nantinya akan dilakukan evaluasi, revitalisasi dan redistribusi alsintan.

Pada sesi terakhir, tanya jawab dilakukan dengan antusias oleh para peserta sosialisasi dan disambung dengan pemberian bingkisan souvenir dari Kejari Pulpis kepada para peserta sosialisasi.

#kejaksaannegeripulangpisau

Kejaksaan Negeri Pulang Pisau Teken MoU dengan PDAM Kabupaten Pulang Pisau

Posted By: adminon: February 08, 2022In: BeritaNo Comments

Kejaksaan Negeri Pulang Pisau menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulang Pisau tentang Penanganan Masalah di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, Dr. Priyambudi, S.H., M.H. yang didampingi oleh Kepala Seksi Perdata dan TUN, Fuat Zamroni, S.H. dan Direktur PDAM Kabupaten Pulang Pisau, Sis Hernawana, S.E. yang didampingi oleh para jajarannya. Penandatanganan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan di Kantor PDAM Kabupaten Pulang Pisau, Selasa (08/02/2022).

Tujuan Nota Kesepahaman yang disepakati oleh para pihak adalah dalam rangka kerja sama penyelesaian permasalahan di bidang hukum perdata dan tata usaha negara yang meliputi Bantuan Hukum berupa bantuan hukum litigasi dan non-litigasi, Pertimbangan Hukum berupa Pendapat Hukum (Legal Opinion/LO), Pendampingan Hukum (Legal Assistance/LA) dan Audit Hukum (Legal Audit), dan Tindakan Hukum Lain dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan atau kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Dalam sambutannya, Sis Hernawana mengatakan sangat antusias dengan nota kesepahaman yang diadakan dengan Kejaksaan Negeri Pulang Pisau dalam hal penanganan masalah di bidang hukum perdata dan tata usaha negara. “Kami mohon arahan Kejaksaan Negeri Pulang Pisau dalam penanganan masalah hukum terutama terkait pengadaan barang dan penunggakan rekening,” ujar Sis Hernawana.

“Permasalahan pengadaan barang terutama pengadaan bahan kimia dan instalasi sering menjadi permasalahan karena kami harus menunggu penyertaan modal untuk dapat membayarnya kepada supplier karena kondisi keuangan yang sulit dihadapi perusahaan. Sementara untuk penagihan tunggakan pelanggan, kami dapat mengatasinya secara humanis dan kekeluargaan. Namun apabila tidak dapat diselesaikan dengan cara-cara tersebut, maka kami mohon bantuan Kejaksaan Negeri Pulang Pisau melalui Jaksa Pengacara Negaranya,” ucapnya.

Kemudian Priyambudi dalam sambutannnya mengatakan suatu kebanggaan dapat mengadakan Nota Kesepahaman dengan PDAM Kabupaten Pulang Pisau. Berdasarkan tugas dan fungsinya, Kejaksaan melalui Jaksa Pengacara Negaranya dapat mewakili pemerintah atau negara baik di dalam maupun luar pengadilan. Layanan yang dapat diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada PDAM Kabupaten Pulang Pisau diantaranya Bantuan Hukum, Pendampingan Hukum (Legal Assistance), Pendapat Hukum (Legal Opinion), dan tindakan hukum lainnya. Semua layanan tersebut dapat diberikan apabila ada permohonan dari PDAM Kabupaten Pulang Pisau.

“Selain itu Tim Percepatan dan Pengembangan PDAM Kabupaen Pulang Pisau juga dapat terbantu dengan keberadaan MoU ini terutama dalam hal pendampingan hukum untuk support dan back up setiap langkah-langkah yang dilakukan untuk perusahaan,” kata Priyambudi.

“Tidak hanya dalam hal pengadaan dan penagihan, PDAM Kabupaten Pulang Pisau juga dapat meminta bantuan Jaksa Pengacara Negara apapun lingkupnya di bidang perdata dan tata usaha negara,” ungkap Priyambudi.

Diakhir sambutannya Priyambudi berharap kehadiran Kejaksaan Negeri Pulang Pisau melalui Jaksa Pengacara Negaranya dapat bermanfaat dan menjadi problem solver terhadap masalah yang dihadapi PDAM Kabupaten Pulang Pisau. “Mudah-mudahan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dapat memperhatikan kondisi PDAM Kabupaten Pulang Pisau. Kepada direktur dan jajarannya harus tetap bersemangat bekerja untuk meningkatkan pelayanan dengan keterbatasan yang ada,” tutupnya.

#kejaksaannegeripulangpisau

JPN Kejari Pulang Pisau Meninjau Proyek Rahab Dermaga Pelindo

Posted By: adminon: February 04, 2022In: UncategorizedNo Comments

Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri Pulang Pisau dipimpin oleh Fuat Zamroni, SH melakukan peninjauan lapangan terhadap proyek Pekerjaan Design and Build Rehab Berat Dermaga Multipurpose di Pelabuhan Pulang Pisau, terkait pendampingan hukum (Legal Assistance/LA) oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Peninjauan tersebut disambut pimpinan proyek dan Departmen Head PMO Kalimantan Regional 3, Tri Bagus Digdoyo Putro bersama jajarannya, Jumat (04/02/2022).

Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri Pulang Pisau dipimpin oleh Fuat Zamroni, SH melakukan peninjauan lapangan terhadap proyek Pekerjaan Design and Build Rehab Berat Dermaga Multipurpose di Pelabuhan Pulang Pisau, terkait pendampingan hukum (Legal Assistance/LA) oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Peninjauan tersebut disambut pimpinan proyek dan Departmen Head PMO Kalimantan Regional 3, Tri Bagus Digdoyo Putro bersama jajarannya, Jumat (04/02/2022).

Kejaksaan Negeri Pulang Pisau Lakukan Vaksinasi Booster COVID-19

Posted By: adminon: January 28, 2022In: UncategorizedNo Comments

Kejaksaan Negeri Pulang Pisau bekerjasama dengan RSUD Pulang Pisau melakukan vaksinasi lanjutan ke-3 (booster) COVID-19 yang diadakan pada hari Jumat (28/01/2022). Vaksinasi booster ini disuntikan kepada seluruh pegawai yang telah memenuhi persyaratan. Pelaksanaan vaksinasi booster ini diselenggarakan di Aula Kejaksaan Negeri Pulang Pisau.

Jenis vaksin booster yang diterima oleh Kejaksaan Negeri Pulang Pisau adalah jenis vaksin Pfizer. Pegawai yang disuntikan vaksin Pfizer adalah pegawai yang sudah mendapatkan vaksinasi primer atau dua kali vaksin dan dalam keadaan sehat. Adapun efek samping yang akan dirasakan oleh para pegawai setelah disuntikan vaksin Pfizer diantaranya nyeri otot, demam dan nyeri sendi. Namun efek tersebut hanya berlangsung beberapa hari atau sementara.

Dengan disuntikannya vaksin booster ini, diharapkan seluruh pegawai mulai dari jaksa, TU, honorer dan petugas keamanan pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau dapat meningkatkan imunitas dari ancaman COVID-19 yang saat ini telah bermutasi dengan berbagai varian baru. Sehingga pelayanan publik khususnya dalam hal penegakan hukum tidak terganggu dengan adanya ancaman varian baru COVID-19 tersebut yang lebih berbahaya dari sebelumnya.

Jaksa Masuk Sekolah (JMS) SMA Negeri 1 Banama Tingang

Posted By: adminon: January 27, 2022In: BeritaNo Comments

Pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 pukul 10.00 WIB, Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau melaksanakan penyuluhan hukum dengan program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) di SMA Negeri 1 Banama Tingang, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau yang bertempat di Aula Kecamatan Banama Tingang, Kamis (27/01/2022). Kegiatan tersebut diikuti oleh 50 (lima puluh) pelajar yang merupakan perwakilan dari siswa-siswi kelas X, XI dan XII serta beberapa perwakilan guru SMA Negeri 1 Banama Tingang.

Program JMS di SMA Negeri 1 Banama Tingang tersebut dibuka secara langsung oleh Evendi S.Pd selaku Kepala SMA Negeri 1 Banama Tingang dan Tomson selaku perwakilan masyarakat Kecamatan Banama Tingang. Sementara Kepala Seksi Intelijen Hisria Dinata Surbakti, S.H., M.H. dan Kepala Seksi Pengeolaan Barang Bukti dan Rampasan Kristalina, S.H. menjadi narasumber yang didampingi juga oleh jaksa fungsional dan staf Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau.

Para narasumber menyampaikan materi penyuluhan hukum yang meliputi penyuluhan tentang Kejaksaan RI serta kewenangannya, tertib berlalu lintas dan bahaya minuman keras dan narkotika. Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian cinderamata kepada pihak sekolah dan pemberian souvenir kepada para pelajar yang hadir berupa tempat makan dan tempat minum.

Percepat Pembangunan Pariwisata, Kejari Pulpis Teken MoU Dengan Disbudpar

Posted By: adminon: January 24, 2022In: BeritaNo Comments

Dalam upaya percepatan pembangunan pariwisata di Bumi Handep Hapakat, Kepala Kejalsaan Negeri Pulang Pisau, Dr Priyambudi SH.MH dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Bakzar Effendi melakukan penandatanganan Nota Kepahaman Bersama (Mou), di Aula Banama Tingang, Senin (24/1) dengan disaksikan Bupati Pulpis, Pudjirustaty Narang, Sekda Tony Harisinta, Kabag Hukum, Uhing dan sejumlah Kepala OPD di lingkup Pemkab Pulpis.

Kepada awak media, Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, D.r Priyambudi SH.MH mengaku bahwa dalam melakukan percepatan pembangunan pariwisata dan kebudayaan akan lebih intensifkan kegiatan bersama TP3D nya.
Meskipun, kata Priyambudi, Disbudpar sebagai leading sektornya. Tetapi, OPD-OPD terkait bisa terlibat secara langsung dan tidak cuek.

” Jika nanti ada kegiatan-kegiatan terkait kepariwisataan, saya minta OPD-OPD terkait itu agar tidak cuek. Tetapi harus ikut terlibat secara langsung. Karena di TP3D itu, banyak OPD terkait, ada PUPR, Disperindag dan UMK, DPMD dan Pertanian yang nantinya akan kita kaitkan dengan pariwisata dan akan kita kembangkan di lokasi Food Estate, ” ucap Kejari Pulpis Dr. Priyambudi SH.MH kepada awak media usai menjadi Narasumber Rapat Koordinasi Tim Percepatan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Daerah (TP2KPD) Kabupaten Pulang Pisau, di Aula Banama Tingang, Senin.(24/1).

Priubudi mengatakan, pada tahap pertama pengembangan pariwisata di lokasi Food Estate pihaknya akan mengembangkan hasil produk-produk dari Food Estate, yang kemudian akan di olah menjadi produk kerajinan, aneka makanan dan minuman khas Pulang Pisau.

” Produk-produk hasil dari Food Estate ini kita akan jadikan icon wisata Kabupaten Pulang Pisau. Insyaallah, secara bertahap ke depan di lokasi Food Estate ini akan kita kembangkan menjadi destinasi wisata. Semua itu dapat terwujud, pentingnya sinergitas OPD terkait bersama-sama TP3KPD dan Disbudpar selaku leading sektor melakukan percepatan pembangunan pariwisata ini, ” tandasnya.

“KEJAKSAAN NEGERI PULANG PISAU TELAH MENGEKSEKUSI TERPIDANA ATAS NAMA NEKASONY, S.PD BIN (ALM) MURJANI DALAM PERKARA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENYIMPANGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA SMKN 1 KAHAYAN HILIR KABUPATEN PULANG PISAU T.A. 2015, 2016, DAN 2017 YANG BERSUMBER DARI DANA APBN”

Posted By: adminon: January 19, 2022In: BeritaNo Comments

Pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022, Tim Eksekutor Kejaksaan Negeri Pulang Pisau berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) Nomor: Print-01/O.2.23/Fu.1/01/2022 tanggal 18 Januari 2022 telah melakukan Eksekusi Badan terhadap Terpidana yaitu Sdr. N selaku Mantan Bendahara Sekolah SMKN 1 Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau ke Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIA Palangka Raya.Berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu 19/Pid-Sus-TPK/2021/PN. Plk tanggal 27 Desember 2021 yang terkait dalam Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMKN 1 Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2015, 2016, Dan 2017 Yang Bersumber Dari Dana APBN, Terdakwa Sdr. N terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama dengan Sdr. AM, oleh karena itu Terdakwa Sdr. N dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan serta dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 493.361,- (empat ratus Sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).

Bahwa terhadap besaran Uang Pengganti yang harus dibayarkan oleh Terpidana Sdr. N sebesar Rp. 130.493.361,- (seratus tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah), Sdr. N telah melakukan penitipan Uang Pengganti dari tahap Penyidikan hingga tahap Penuntutan sebesar Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan kemudian Sdr. N telah melakukan pembayaran Uang Pengganti kembali sebesar Rp. 493.361 (empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) kepada Tim Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, sehingga terhadap Uang Pengganti tersebut telah disimpan/dititipkan di RPL 043 Kejari Pulang Pisau (Penampungan Dana Titipan) dan akan di setorkan ke kas Negara. Dengan demikian, dari penanganan perkara tipikor ini Kejari Pulang Pisau telah berhasil melakukan pengembalian kerugian keuangan negara sebesar sebesar Rp. 130.493.361,- (seratus tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).Proses Eksekusi serta Penyidikan dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan tentang pencegahan penularan COVID-19, antara lain untuk proses eksekusi dilakukan pemeriksaan Rapid Tes Antigen kepada Terpidana Sdr. N, penggunaan masker dan jarak aman dalam melakukan eksekusi ke LAPAS Kelas IIA Palangka Raya selain itu untuk proses Penyidikan, Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Pulang Pisau selalu memperhatikan jarak aman antara saksi diperiksa dengan Penyidik, selain itu bagi saksi wajib mengenakan masker dan selalu mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah pemeriksaan serta diukur suhu tubuhnya sebelum dimulai pemeriksaan.

Tim Penyidik Pidsus Kejari Pulang Pisau Sita Tanah Tersangka Korupsi Dana Desa Talio Hulu

Posted By: adminon: January 10, 2022In: BeritaNo Comments

Tim Penyidik Tindak Pidana Korupsi Kejari Pulang Pisau yang dipimpin oleh Prathomo Suryo Sumaryono, S,.H., M.H. bersama Chabib Sholeh, S.H. yang disaksikan oleh perangkat Desa Talio Hulu melakukan penyitaan terhadap aset tanah yang dimiliki oleh Tersangka M (mantan Kepala Desa Talio Hulu) yang diduga melakukan tindak pidana korupsi Dana Desa Talio Hulu, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Senin (10/01/2022).Sebagaimana yang diketahui Tersangka M telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Tim Penyidik pada tanggal 19 Desember 2021 karena diduga telah melakukan penyimpangan Dana Desa Talio Hulu Tahun Anggaran 2018 dan 2019 sebesar Rp1.096.023.736,- yang digunakan untuk pembuatan jalan cor beton, pembangunan lanjutan gedung pertemuan umum, pembangunan pos kamling, pemeliharaan jalan dan pemeliharaan jembatan. Penyimpangan tersebut dilakukan dengan membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa berdasarkan bukti-bukti pertanggungjawaban yang direkayasa sehingga mengakibatkan kerugian negara.Penyitaan aset tanah milik Tersangka M dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari dari Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau melalui surat penetapan Nomor : 106/Pen.Pid/2021/PN Pps pada tanggal 30 Desember 2021. Atas penetapan tersebut, Tim Penyidik melakukan penyitaan terhadap aset tanah milik Tersangka M seluas 3 (tiga) hektar yang terdiri dari 3 (tiga) bidang tanah yang masing-masing seluas 1 (satu) hektar.

Prathomo Suryo Sumaryono, S,.H., M.H. selaku Tim Penyidik yang memimpin penyitaan menyampaikan bahwa tujuan dilakukannya penyitaan terhadap aset milik Tersangka M adalah untuk pengembalian kerugian negara yang ditimbulkan dari perbuatan tindak pidana korupsi Dana Desa Talio Hulu yang dilakukan oleh Tersangka M. “Kerugian Negara dalam kasus tindak pidana korupsi Dana Desa Talio Hulu mencapai Rp794.833.310,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah). Oleh karena itu perlu dilakukan penyitaan aset milik Tersangka M berupa tanah yang dimilikinya dengan tujuan untuk pengembalian kerugian negara yang telah ditimbulkan,” kata Prathomo dalam keterangannya di lapangan.Penyitaan terhadap tanah milik Tersangka M ditandai dengan pemasangan plang penyitaan oleh Tim Penyidik. Proses penyitaan dan pemasangan plang penyitaan tersebut dilaksanakan dengan aman dan lancar.

Jumat Berkah Kejari Pulang Pisau : Senam Pagi, Peresmian Gedung Baru Penyimpanan BB dan Launching Taman Sayur & Apotek Hidup IAD Pulang Pisau Pendukung Ketahanan Pangan

Posted By: adminon: January 07, 2022In: BeritaNo Comments

Mengawali kegiatan di hari Jumat tanggal 7 Januari 2021, Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau Dr. Priyambudi, S.H., M.H. berserta para Kasi, Kasubagbin dan seluruh pegawai & honorer mengikuti senam pagi yang merupakan kegiatan rutin dilaksanakan setiap hari Jumat dan dilaksanakan di halaman depan Kantor Kejaksaan Negeri Pulang Pisau untuk menjaga imunitas dan kesehatan apalagi saat ini pandemi Covid-19 masih berlangsung dengan varian baru yang lebih menular.Setelah dilaksanakan senam pagi dan beristirahat sejenak, Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau Dr. Priyambudi, S.H., M.H. melanjutkan kegiatan peresmian gedung baru Barang Bukti (BB) yang sudah selesai pembangunannya. Pembangunan gedung baru BB ini dibangun untuk menyimpan barang bukti yang sudah tidak tertampung lagi di gedung lama. Gedung BB ini dibangun dengan menggunakan DIPA Kejaksaan RI 2021 yang berasal dari PNBP Kejaksaan.“Dengan adanya gedung baru BB ini, penyimpanan BB dapat terjaga dengan baik dan aman. BB harus dijaga perawatannya untuk menjaga supaya nilai ekonomisnya tidak turun drastis. Selain itu sebagai wujud nyata upaya Kejari Pulpis untuk memberikan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat pencari keadilan yang bendanya menjadi barang bukti dalam suatu perkara. Diharapkan asas kepastian, kemanfaatan dan keadilan dalam proses penegakan hukum dapat terwujud dan dirasakan oleh masyarakat.” ucap Priyambudi dalam sambutannya.Selanjutnya setelah peresmian gedung baru BB, Ketua IAD Pulang Pisau Ny. Adhea Priyambudi disaksikan Dr. Priyambudi, S.H., M.H. selaku Pengawas IAD Pulang Pisau melanjutkan kegiatan launching taman sayur dan apotek hidup IAD Pulang Pisau. Taman sayur dan apotek hidup ini merupakan salah satu program kreatif yang dirintis oleh IAD Pulang Pisau.

Adapun tanaman yang ada di taman sayur dan apotek hidup tersebut diantaranya kangkung, bayam, terong, lombok, sawi, tomat, seledri, kunyit, lengkuas, jahe, jeruk, kedondong, singkong. Bahkan pada taman sayur dan apotek hidup itu dilengkapi dengan kolam ikan yang diisi ikan patin yang menambah nuansa taman menjadi asri. Selain itu pada taman sayur dan apotek hidup itu juga ditanam bunga telang dan budidaya madu kelulut yang merupakan salah satu bentuk dukungan IAD Pulang Pisau untuk memperkenalkan produk potensial dan unggulan yang dimiliki Kabupaten Pulang Pisau. Dalam kesempatan itu Kajari, Ketua IAD, para Kasi, Jaksa dan pegawai mencoba madu kelulut dengan langsung menyedot dari sarangnya.Ny. Adhea Priyambudi mengatakan taman sayur dan apotek hidup IAD Pulang Pisau merupakan wujud dukungan IAD Pulang Pisau untuk memperkenalkan produk-produk lokal Kabupaten Pulang Pisau. Dengan adanya taman sayur dan apotek hidup ini, para pegawai juga dapat memanfaatkan dan mengonsumsinya. “Kami berkomitmen dalam mendukung produk-produk lokal yang sehat dan alami diantaranya bunga telang dan madu kelutut yang bernilai ekonomis dan sehat. Selain itu program ini merupakan wujud nyata sumbangsih IAD dan Kejari Pulpis dalam mensukseskan program Pemerintah dalam mewujudkan Ketahanan Pangan di masa pandemi Covid-19,” kata Ny. Adhea Priyambudi.Dalam kesempatan yang sama, Dr. Priyambudi, S.H., M.H. selaku Pengawas IAD Pulang Pisau mendukung penuh program IAD Pulang Pisau yang merintis taman sayur dan apotek hidup yang berisi tanaman sayur dan obatan. “Di taman sayur dan apotek hidup tersebut terdapat tanaman bunga telang yang sejalan dengan salah satu program dari Tim Percepatan Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Pulang Pisau yang hendak mengembangkan minuman bungan telang sebagai minuman khas sekaligus ikon pariwisata Kabupaten Pulang Pisau,” ucap Priyambudi dalam sambutannya.

admin Articles 185

Categories

Categories

Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBBM TAHUN 2026

VIDEO BERAKHLAK

Perintah Harian Jaksa Agung RI